Oleh: Dr. Suhardin, S.Ag., M.Pd.

Sekretaris LDK PP Muhammadiyah & Ketua LPLH SDA MUI

Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah yang diselenggarakan di Palu, Sulawesi Tengah, pada 13–15 November 2026, menghadirkan pesan kebangsaan yang sangat mendasar. Mengusung tema “Bersama Satukan Bangsa”, forum permusyawaratan tertinggi Muhammadiyah di bawah Muktamar ini bukan sekadar menjadi momentum konsolidasi organisasi, melainkan juga ruang refleksi kritis terhadap masa depan persatuan Indonesia.

Dalam pembukaan Tanwir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. K.H. Haedar Nashir, M.Si., menyampaikan pandangan kebangsaan yang patut direnungkan secara mendalam. Persatuan bangsa tidak cukup hanya dipertahankan melalui semangat nasionalisme dan simbol-simbol kebangsaan. Persatuan harus mempunyai fondasi sosial, ekonomi, dan politik yang kokoh.

Haedar mengingatkan tiga dimensi fundamental yang menjadi perekat sekaligus berpotensi menjadi sumber keretakan bangsa, yaitu kebudayaan dan kebinekaan, ekonomi kekeluargaan, serta politik kebangsaan yang mengedepankan kebersamaan dan pengayoman.

Pada kesempatanlain, pada Tabligh Akbar yang diselenggarakan di masjid Besar Al-Khairat Palu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., mengingatkan dua penyakit moral yang dapat menggerogoti persatuan, yakni ananiyah atau egoisme pribadi dan ashabiyah atau fanatisme golongan.

Kedua pandangan tersebut menjadi semakin menarik ketika Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan respons terhadap pesan kebangsaan Ketua Umum Muhammadiyah. Presiden mengapresiasi ketajaman pandangan tersebut sebagai pengingat bagi pemerintah untuk terus memperkuat keberpihakan kepada rakyat.

Bagi saya, ketiga pandangan ini memperlihatkan bahwa persoalan persatuan bangsa bukan semata-mata persoalan hubungan antarsuku, agama, dan golongan. Persatuan juga menyangkut keadilan distribusi kekayaan, moralitas penyelenggaraan negara, dan kemampuan elite bangsa mengendalikan kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

Kebinekaan: Modal Sosial yang Tidak Boleh Dirusak Intoleransi

Indonesia lahir dari kesepakatan historis masyarakat yang memiliki keberagaman luar biasa. Ratusan kelompok etnis, bahasa, tradisi, dan berbagai agama hidup dalam satu rumah besar bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebinekaan bukanlah kelemahan bangsa, melainkan modal sosial dan kebudayaan yang memungkinkan Indonesia tumbuh menjadi bangsa besar. Namun, keberagaman tidak secara otomatis menghasilkan persatuan. Ia membutuhkan toleransi, penghormatan, dan kesediaan menerima perbedaan sebagai kenyataan sosial.

Dalam perspektif sosiologi, Robert Putnam mengembangkan konsep social capital atau modal sosial, yang menekankan pentingnya jaringan kepercayaan, norma bersama, dan kerja sama dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dimensinya adalah bridging social capital, yakni hubungan sosial yang menjembatani kelompok-kelompok berbeda. Ketika toleransi melemah, modal sosial yang menjembatani keberagaman ikut terancam. Masyarakat mulai terkotak-kotak berdasarkan identitas etnis, agama, organisasi, bahkan pilihan politik. Pada titik inilah intoleransi dapat menjadi virus yang menggerogoti persatuan bangsa.

Peringatan Haedar Nashir mempunyai relevansi yang kuat. Persatuan Indonesia tidak boleh dibangun dengan menghilangkan perbedaan, tetapi melalui kemampuan mengelola perbedaan secara adil dan beradab. Islam sendiri memberikan landasan teologis yang sangat jelas melalui Surah Al-Hujurat ayat 13. Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, bukan saling meniadakan. Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan kenegaraan, melainkan etika sosial yang harus hadir dalam kehidupan sehari-hari.

Oligarki Ekonomi: Ketika Kekayaan Bangsa Menjadi Milik Segelintir Orang

Dimensi kedua yang disampaikan Haedar Nashir menyentuh jantung persoalan ekonomi politik Indonesia. Konstitusi telah memberikan arah yang jelas melalui Pasal 33 UUD 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya, pembangunan ekonomi tidak boleh semata-mata menghasilkan pertumbuhan, tetapi harus menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Persoalannya, dalam praktik ekonomi modern selalu terdapat risiko konsentrasi kekayaan dan penguasaan sumber daya pada kelompok yang mempunyai modal besar serta akses kuat terhadap pengambilan keputusan. Fenomena tersebut dikenal sebagai oligarki ekonomi.

Jeffrey A. Winters dalam Oligarchy (2011) menjelaskan bahwa oligarki berkaitan dengan konsentrasi kekuasaan material pada kelompok kecil yang mempunyai kemampuan mempertahankan kekayaannya melalui pengaruh politik. Dalam konteks Indonesia, persoalan oligarki perlu dikaji secara kritis, terutama ketika penguasaan sumber daya alam, konsesi ekonomi, akses permodalan, dan kesempatan usaha tidak berlangsung secara adil.

Kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kemakmuran rakyat berisiko berubah menjadi sumber ketimpangan apabila manfaat ekonominya terkonsentrasi pada kelompok terbatas. Kita dapat membayangkan suatu daerah yang kaya hasil tambang, perkebunan, kehutanan, atau sumber daya kelautan, tetapi sebagian masyarakat di sekitarnya masih menghadapi keterbatasan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi. Keadaan seperti itu dapat menumbuhkan perasaan ketidakadilan dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Dalam perspektif pembangunan, ketimpangan ekonomi yang berkepanjangan berpotensi berkembang menjadi ketegangan sosial dan politik. Karena itu, kritik terhadap oligarki ekonomi bukanlah sikap antipengusaha atau antipertumbuhan. Kritik tersebut merupakan tuntutan agar pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan kesempatan, persaingan yang sehat, perlindungan pekerja, dan penguatan ekonomi rakyat.

Ekonomi kekeluargaan harus diterjemahkan melalui koperasi yang kuat, UMKM yang produktif, akses permodalan yang adil, serta pengelolaan sumber daya alam yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Bangsa yang kekayaan alamnya melimpah, tetapi rakyatnya tidak memperoleh manfaat secara adil, sedang menghadapi persoalan serius dalam fondasi persatuannya.

Oligarki Politik: Ketika Kekuasaan Kehilangan Fungsi Pengayoman

Dimensi ketiga adalah politik kebangsaan. Politik seharusnya menjadi instrumen untuk memperjuangkan kepentingan bersama, mengelola perbedaan, dan memastikan bahwa seluruh warga negara memperoleh perlindungan yang setara. Namun, politik dapat kehilangan orientasi kebangsaannya ketika kekuasaan semakin terkonsentrasi pada segelintir elite yang mengendalikan proses pengambilan keputusan.

Inilah persoalan oligarki politik. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan memperoleh legitimasi dari rakyat. Oleh karena itu, kebijakan publik seharusnya dirumuskan melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap partisipasi masyarakat. Ketika keputusan strategis negara lebih banyak ditentukan oleh kepentingan kelompok terbatas, demokrasi berisiko mengalami penyempitan makna.

Pemilihan umum mungkin tetap berlangsung, lembaga negara tetap bekerja, dan prosedur demokrasi tetap dijalankan. Akan tetapi, substansi demokrasi dapat melemah apabila akses masyarakat terhadap proses kebijakan semakin terbatas. Politik yang demikian berpotensi melahirkan ketidakpercayaan, polarisasi, dan konflik kepentingan.

Dalam pandangan saya, politik pengayoman mengandung tiga nilai fundamental: kekuasaan sebagai amanah, kebijakan sebagai instrumen keadilan, dan kepemimpinan sebagai pelayanan kepada seluruh rakyat. Politik kebangsaan tidak boleh direduksi menjadi sekadar persaingan memenangkan kekuasaan. Politik harus menjadi jalan mewujudkan kemaslahatan bersama.

Al-Qur’an dalam Surah An-Nisa ayat 58 mengingatkan manusia agar menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil. Pesan ini merupakan landasan moral yang relevan bagi seluruh penyelenggara negara, tanpa membedakan latar belakang politik dan golongannya.

Ananiyah dan Ashabiyah: Dua Penyakit Moral yang Menggerogoti Persatuan

Pandangan Abdul Mu’ti mengenai ananiyah dan ashabiyah memberikan kedalaman etis terhadap tiga dimensi persatuan yang dikemukakan Haedar Nashir. Ananiyah adalah sikap keakuan yang berlebihan. Seseorang merasa dirinya paling penting, paling berjasa, paling berkuasa, dan paling menentukan keberhasilan.

Dalam kehidupan organisasi, ananiyah dapat melahirkan pemimpin yang merasa bahwa organisasi merupakan milik pribadinya. Dalam kehidupan politik, ananiyah dapat melahirkan personalisasi kekuasaan, ketika keberhasilan bangsa seolah-olah hanya merupakan jasa satu orang atau satu kelompok. Padahal, tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim dirinya sebagai satu-satunya pemilik jasa atas kemajuan Indonesia. Kemerdekaan, pembangunan, dan perjalanan panjang bangsa merupakan hasil pengorbanan serta pengabdian banyak generasi.

Penyakit kedua adalah ashabiyah, yakni solidaritas kelompok yang berubah menjadi fanatisme berlebihan. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menjelaskan bahwa ashabiyah dapat menjadi kekuatan solidaritas yang membangun masyarakat dan negara. Namun, ketika solidaritas berubah menjadi sikap membela kelompok sendiri tanpa mempertimbangkan keadilan, ia dapat menjadi sumber konflik.

Dalam kehidupan kontemporer, ashabiyah negatif dapat muncul melalui fanatisme suku, organisasi, agama, daerah, maupun partai politik. Seseorang tidak lagi menilai benar atau salah berdasarkan fakta dan prinsip keadilan, tetapi berdasarkan siapa yang melakukan dan kelompok mana yang memperoleh keuntungan.

Ananiyah menempatkan diri sendiri sebagai pusat kepentingan, sedangkan ashabiyah negatif menempatkan kelompok sendiri di atas kepentingan bersama. Keduanya dapat menjadi lahan subur bagi berkembangnya praktik oligarki, terutama apabila tidak dikendalikan oleh sistem hukum dan kelembagaan yang kuat. Di sinilah terlihat keterkaitan antara persoalan moral dan persoalan struktural.

Oligarki tidak cukup dihadapi hanya melalui reformasi kelembagaan. Ia juga membutuhkan pembaruan etika kepemimpinan, penguatan integritas, dan kesadaran bahwa kekuasaan bukanlah hak milik pribadi.

Respons Presiden Prabowo dan Tanggung Jawab Negara

Tanggapan Presiden Prabowo Subianto terhadap pesan kebangsaan Haedar Nashir memberikan dimensi penting dalam hubungan antara pemerintah dan kekuatan moral masyarakat. Presiden memandang kritik tersebut sebagai masukan yang tajam dan sebagai pengingat agar pemerintah terus meningkatkan keberpihakan kepada rakyat.

Presiden juga menghubungkan pesan itu dengan keyakinannya bahwa arah kebijakan yang ditempuh berada pada jalan yang benar, atau shirathal mustaqim. Dalam perspektif etika pemerintahan, pernyataan tersebut perlu ditempatkan sebagai komitmen moral yang harus terus diuji melalui kebijakan dan hasil pembangunan.

Jalan yang lurus dalam penyelenggaraan negara tidak cukup dinyatakan melalui keyakinan pemimpin. Ia harus dibuktikan melalui keadilan hukum, perlindungan masyarakat, pengurangan kemiskinan, pemerataan kesempatan, dan keberanian mengoreksi kebijakan yang belum memberikan hasil optimal. Pemerintah memerlukan dukungan masyarakat untuk menjalankan pembangunan. Namun, dukungan tersebut tidak boleh menghilangkan fungsi kritik. Sebaliknya, kritik yang konstruktif merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan sosial dalam negara demokratis.

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang telah berusia 114 tahun memiliki pengalaman panjang dalam membangun pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kehidupan kebangsaan. Karena itu, hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah harus tetap berada dalam kerangka kemitraan yang independen, konstruktif, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Muhammadiyah tidak perlu menjadi bagian dari kekuasaan politik untuk berkontribusi terhadap negara. Kekuatan moralnya justru terletak pada kemampuan menjaga jarak yang proporsional, menyampaikan kritik secara objektif, serta menghadirkan solusi melalui kerja nyata.

Dari Persatuan Simbolik Menuju Persatuan Substantif

Pesan Tanwir Muhammadiyah di Palu seharusnya menjadi momentum untuk memperbarui cara kita memahami persatuan nasional. Selama ini persatuan sering dipahami dalam dimensi simbolik, seperti penghormatan terhadap bendera, lagu kebangsaan, upacara kenegaraan, dan berbagai ritual nasionalisme.

Seluruh simbol tersebut penting sebagai pengikat identitas bangsa. Namun, persatuan yang kokoh membutuhkan sesuatu yang lebih mendasar, yakni keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

John Rawls dalam A Theory of Justice (1971) menempatkan keadilan sebagai kebajikan utama institusi sosial. Sementara Amartya Sen melalui Development as Freedom (1999) menegaskan bahwa pembangunan harus memperluas kebebasan dan kemampuan nyata manusia untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.

Kedua pemikiran tersebut memperkuat pandangan bahwa persatuan bangsa tidak dapat dilepaskan dari kualitas pembangunan manusia dan keadilan sosial. Persatuan akan lebih kuat ketika masyarakat memperoleh akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perlindungan hukum, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Sebaliknya, ketimpangan yang tidak ditangani dapat menimbulkan frustrasi sosial dan mengikis kepercayaan terhadap institusi negara. Karena itu, persatuan bangsa harus bergerak dari sekadar kesepakatan hidup bersama menuju pengalaman nyata tentang keadilan hidup bersama.

Muhammadiyah dan Tanggung Jawab Merawat Indonesia

Sejak didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 1912, Muhammadiyah mengembangkan gerakan Islam yang menempatkan pendidikan, pelayanan sosial, dan pembaruan sebagai instrumen kemajuan masyarakat. Dalam naskah Pidato Iftitah Tanwir Palu, Haedar Nashir menegaskan pentingnya konsolidasi dan dinamisasi Muhammadiyah menuju Muktamar Ke-49 pada 2027.

Pesan tersebut mempunyai relevansi dengan kehidupan kebangsaan. Muhammadiyah tidak cukup hanya membangun kekuatan kelembagaan internal, tetapi juga harus terus memperluas kontribusinya dalam menghadapi persoalan masyarakat.

Teologi Al-Ma’un yang diwariskan K.H. Ahmad Dahlan memberikan pelajaran bahwa keberagamaan harus diwujudkan melalui pembelaan terhadap kaum lemah dan tindakan sosial yang nyata. Dalam konteks persatuan bangsa, semangat Al-Ma’un dapat diterjemahkan menjadi keberpihakan kepada masyarakat yang mengalami ketidakadilan ekonomi, keterbatasan pendidikan, kerentanan sosial, dan kesulitan memperoleh pelayanan dasar.

Muhammadiyah perlu terus menjadi kekuatan pencerahan yang menjembatani perbedaan, mengembangkan kemandirian ekonomi, dan memperkuat etika publik. Melalui pendidikan, dakwah komunitas, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, Muhammadiyah dapat menghadirkan persatuan sebagai pengalaman sosial yang nyata, bukan sekadar wacana.

Jangan Biarkan Indonesia Retak dari Dalam

Sejarah dunia memperlihatkan bahwa sejumlah negara pernah mengalami perpecahan akibat kombinasi konflik identitas, perebutan kekuasaan, ketidakadilan, dan melemahnya institusi politik. Indonesia harus belajar dari pengalaman tersebut tanpa harus menganggap bahwa perpecahan merupakan takdir yang tidak dapat dihindari.

Peringatan Haedar Nashir dalam Tanwir Muhammadiyah di Palu perlu dibaca sebagai panggilan untuk memperkuat fondasi kehidupan berbangsa. Intoleransi dapat merusak kebinekaan. Oligarki ekonomi dapat memperlebar jurang ketidakadilan. Oligarki politik dapat mempersempit ruang partisipasi rakyat. Sementara ananiyah dan ashabiyah negatif dapat menggerogoti moralitas kepemimpinan dan solidaritas sosial.

Kelima ancaman tersebut mempunyai keterkaitan yang tidak boleh diabaikan. Sebagai bagian dari keluarga besar Muhammadiyah, saya memandang bahwa persatuan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dunia pendidikan, pelaku ekonomi, dan seluruh warga negara.

Kita tidak boleh membiarkan nasionalisme berhenti sebagai slogan, sementara ketimpangan dan ketidakadilan terus berlangsung. Kita juga tidak boleh membiarkan kekuasaan kehilangan fungsi pengayoman, sementara sebagian masyarakat merasa semakin jauh dari proses pengambilan keputusan. Persatuan Indonesia tidak akan kokoh apabila kebinekaan dirusak intoleransi, kekayaan dikuasai melalui praktik oligarkis, dan kekuasaan politik dijalankan demi kepentingan segelintir elite. Persatuan membutuhkan toleransi yang tulus, ekonomi yang berkeadilan, politik yang mengayomi, serta kepemimpinan yang terbebas dari egoisme dan fanatisme golongan.

Tanwir Muhammadiyah di Palu telah menyampaikan pesan moral yang penting: jangan sampai Indonesia kehilangan kekuatan persatuannya justru karena kegagalan mengelola kekayaan, keberagaman, dan kekuasaan. Pada akhirnya, bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang sekadar mampu menyatakan dirinya bersatu, melainkan bangsa yang mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Persatuan tanpa keadilan akan rapuh. Kekuasaan tanpa pengayoman akan kehilangan kepercayaan. Dan kebinekaan tanpa toleransi akan kehilangan makna kebangsaannya.

Leave a Comment