EKONOMI EKOLOGI
Menjaga Alam jadi Investasi Peradaban

Oleh: Dr. Suhardin, S.Ag., M.Pd.
Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLH&SDA) Majelis Ulama Indonesia

Selama berabad-abad, manusia membangun kemajuan ekonomi dengan menjadikan alam sebagai sumber kekayaan. Hutan ditebang untuk menghasilkan kayu dan membuka perkebunan, perut bumi digali untuk memperoleh mineral, sungai dimanfaatkan untuk industri, dan lautan dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Aktivitas tersebut menghasilkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kemakmuran. Namun, di balik kemajuan itu muncul persoalan mendasar: kerusakan lingkungan, perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran, serta meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap bencana ekologis.
Kita kemudian menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kemakmuran jangka pendek, tetapi mewariskan kerugian ekologis yang jauh lebih besar kepada generasi berikutnya.Di sinilah pentingnya mengembangkan paradigma ekonomi ekologi, yaitu pendekatan pembangunan yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari sistem kehidupan dan mengakui bahwa keberlanjutan ekonomi bergantung pada kesehatan ekosistem.
Pemikiran tersebut menemukan relevansinya dalam penjelasan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Dr. Joko Tri Haryanto, S.E., M.S.E., dalam kegiatan IRI (Interfaith Rainforest Initiative) di Hotel Aryaduta 16-17 November 2026. Dalam kesempatan tersebut, beliau bercerita tentang mengenai pentingnya membangun ekosistem pembiayaan lingkungan yang mampu menghubungkan sumber dana, lembaga pengelola, dan masyarakat tapak, penerima manfaat.
Dalam pemaparan yang saya cermati, Joko Tri Haryanto menekankan bahwa BPDLH perlu menjadi lembaga terdepan dalam pengelolaan dana lingkungan, termasuk menghimpun sumber pendanaan internasional, menyalurkannya kepada masyarakat tingkat tapak, individu, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi sosial kemasyarakatan, serta memperkuat mekanisme safeguards, platform pembiayaan, dan sinergi antarlembaga.
Pandangan tersebut mengandung pesan penting: pelestarian lingkungan tidak boleh berhenti pada kampanye moral dan larangan merusak alam. Pelestarian memerlukan sistem ekonomi, kelembagaan, dan pembiayaan yang memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat dari kegiatan menjaga lingkungan.

Ekonomi Ekologi: Mengubah Cara Pandang terhadap Kekayaan
Dalam ilmu ekonomi konvensional, keberhasilan pembangunan sering diukur melalui pertumbuhan produk domestik bruto, peningkatan investasi, konsumsi, dan produksi. Indikator-indikator tersebut penting, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kesejahteraan apabila kerusakan lingkungan tidak diperhitungkan.
Herman Daly, salah seorang tokoh ekonomi ekologis, mengembangkan pemikiran bahwa perekonomian merupakan subsistem dari ekosistem bumi yang mempunyai keterbatasan material dan ekologis. Artinya, ekonomi tidak mungkin tumbuh tanpa batas dalam sistem alam yang mempunyai kapasitas terbatas.
Sementara itu, Nicholas Georgescu-Roegen mengingatkan pentingnya hukum termodinamika dalam memahami proses ekonomi. Produksi dan konsumsi selalu melibatkan transformasi energi dan materi, serta menghasilkan limbah yang tidak seluruhnya dapat dipulihkan. Pemikiran tersebut mengajarkan bahwa pembangunan harus memperhitungkan biaya ekologis (ecological footprint), bukan hanya keuntungan finansial.


Sebatang pohon, misalnya, tidak hanya mempunyai nilai ekonomi ketika ditebang dan dijual sebagai kayu. Ketika tetap hidup, pohon memberikan jasa ekologis berupa penyerapan karbon, perlindungan tanah, pengaturan siklus air, penyediaan habitat, dan pemeliharaan keanekaragaman hayati.


Demikian pula hutan tidak sekadar merupakan kumpulan komoditas kayu, melainkan sistem kehidupan yang menopang manusia dan berbagai makhluk lainnya. Karena itu, ekonomi ekologi menuntut perubahan cara berpikir: dari sekadar menghitung nilai ekstraksi sumber daya menuju pengakuan atas nilai keberlanjutan ekosistem.
BPDLH dan Transformasi Pembiayaan Lingkungan
Salah satu persoalan terbesar dalam pembangunan berkelanjutan adalah kesenjangan antara kebutuhan pendanaan dan kemampuan pembiayaan yang tersedia. Pemulihan hutan, perlindungan keanekaragaman hayati, rehabilitasi mangrove, pengurangan emisi, pengelolaan sampah, dan adaptasi perubahan iklim membutuhkan sumber daya finansial yang tidak sedikit.


Di sisi lain, masyarakat yang menjaga lingkungan sering tidak mempunyai akses terhadap pembiayaan. Petani yang mempertahankan tutupan pohon, masyarakat adat yang menjaga kawasan hutan, kelompok nelayan yang memulihkan mangrove, serta komunitas yang mengelola sampah dapat memberikan manfaat ekologis bagi masyarakat luas. Namun, manfaat tersebut tidak selalu menghasilkan pendapatan langsung yang cukup bagi pelakunya.


Di sinilah BPDLH mempunyai fungsi strategis. Sebagai Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Keuangan, BPDLH menjalankan fungsi penghimpunan, pemupukan, dan penyaluran dana lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghimpunan dana dapat melibatkan berbagai sumber pembiayaan yang sah, termasuk pendanaan pemerintah dan kerja sama internasional. Pemupukan dana diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan dana sesuai ketentuan. Sementara penyaluran dana memungkinkan berbagai program lingkungan memperoleh dukungan pembiayaan.


Dalam konteks ini, gagasan Joko Tri Haryanto mengenai penguatan BPDLH sebagai penghubung berbagai sumber dana dan penerima manfaat mempunyai arti penting bagi transformasi ekonomi lingkungan Indonesia. BPDLH dapat membantu mempertemukan pihak yang mempunyai kemampuan menyediakan dana dengan masyarakat dan lembaga yang mempunyai kapasitas melaksanakan kegiatan konservasi. Dengan demikian, ekonomi ekologi tidak hanya menjadi konsep akademik, tetapi memperoleh instrumen kelembagaan untuk diterapkan.


Masyarakat Tapak Harus Menjadi Subjek Ekonomi Lingkungan
Hal yang paling menarik dari pandangan Joko Tri Haryanto adalah perhatian terhadap penyaluran dana kepada masyarakat tingkat tapak. Selama ini, program lingkungan sering dirumuskan pada tingkat nasional atau internasional, sedangkan masyarakat yang hidup di sekitar hutan, pesisir, dan kawasan konservasi justru menghadapi keterbatasan akses pendanaan. Padahal, keberhasilan perlindungan lingkungan sangat bergantung pada perilaku dan partisipasi masyarakat setempat.
Kebijakan konservasi tidak akan berjalan optimal apabila masyarakat diposisikan hanya sebagai objek pembatasan aktivitas ekonomi. Masyarakat perlu menjadi pelaku utama yang memperoleh kesempatan, pengetahuan, pendampingan, dan manfaat ekonomi dari kegiatan pelestarian. Sebagai contoh, kelompok masyarakat yang mengembangkan agroforestri dapat memperoleh pendapatan dari hasil pertanian sekaligus mempertahankan fungsi ekologis kawasan.


Masyarakat pesisir yang memulihkan mangrove dapat mengembangkan usaha perikanan berkelanjutan, pembibitan, dan kegiatan ekonomi lain yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Kelompok pemuda yang mengelola sampah dapat membangun usaha ekonomi sirkular melalui pengurangan, pemilahan, penggunaan kembali, dan daur ulang material.


Dengan pendekatan tersebut, pelestarian lingkungan tidak harus dipertentangkan dengan kesejahteraan masyarakat. Justru keberlanjutan ekologis dan peningkatan kesejahteraan perlu dirancang sebagai dua tujuan yang saling mendukung. Namun, pendanaan harus disertai mekanisme seleksi yang adil, pendampingan, pengukuran dampak, serta pengawasan agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat.
Safeguards: Menjaga agar Pembiayaan Lingkungan Tidak Melahirkan Ketidakadilan Baru
Joko Tri Haryanto juga menekankan pentingnya safeguards dalam pengelolaan dana lingkungan. Safeguards merupakan sistem perlindungan sosial dan lingkungan yang dirancang untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, serta menangani dampak negatif suatu program. Prinsip ini sangat penting karena kegiatan yang mengatasnamakan pelestarian lingkungan belum tentu secara otomatis memberikan keadilan kepada masyarakat. Sebagai contoh, suatu program konservasi dapat menimbulkan persoalan apabila membatasi akses masyarakat terhadap sumber penghidupan tanpa konsultasi, perlindungan hak, dan mekanisme penyelesaian yang memadai.


Demikian pula proyek penurunan emisi atau perdagangan karbon dapat menghadapi persoalan apabila pembagian manfaat tidak transparan atau hak masyarakat lokal diabaikan. Karena itu, keberhasilan ekonomi ekologi harus dinilai melalui dua dimensi sekaligus: kualitas pemulihan lingkungan dan keadilan sosial bagi masyarakat terdampak.


Safeguards perlu memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi, kesempatan berpartisipasi, perlindungan hak, dan saluran pengaduan yang efektif. Prinsip ini sejalan dengan gagasan keadilan lingkungan (environmental justice), yakni bahwa manfaat dan beban lingkungan harus dibagikan secara adil serta keputusan lingkungan tidak boleh mengabaikan kelompok rentan.
Platform Pembiayaan dan Ekosistem Kolaborasi
Pengembangan platform pembiayaan lingkungan merupakan kebutuhan penting dalam tata kelola modern. Pendanaan yang berasal dari berbagai sumber mempunyai persyaratan, prioritas, mekanisme pelaporan, dan ukuran keberhasilan yang berbeda. Tanpa sistem informasi yang terintegrasi, proses penyaluran dana dapat menghadapi persoalan duplikasi, keterlambatan, ketidaktepatan sasaran, dan kesulitan pengukuran dampak.
Karena itu, platform digital diperlukan untuk memperkuat transparansi dan efisiensi pengelolaan dana. Namun, platform tidak boleh dipahami hanya sebagai aplikasi teknologi. Yang lebih penting adalah pembangunan ekosistem kolaborasi antara pemerintah, lembaga donor, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, komunitas lokal, dan lembaga keagamaan.
Ekosistem tersebut harus mampu menghubungkan pendanaan dengan kebutuhan nyata masyarakat serta tujuan pemulihan lingkungan. Dalam perspektif manajemen pembangunan, keberhasilan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang tersalurkan, tetapi harus dilihat dari efektivitas penggunaan dana dan dampak yang dihasilkan.
Berapa hektare hutan yang berhasil dipulihkan? Berapa banyak masyarakat memperoleh manfaat ekonomi berkelanjutan? Seberapa besar risiko kebakaran hutan dapat dikurangi? Bagaimana perubahan kualitas air, kondisi ekosistem, dan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi dasar evaluasi. Dengan demikian, ekonomi ekologi memerlukan akuntabilitas yang lebih luas daripada akuntabilitas keuangan. Ia membutuhkan akuntabilitas ekologis dan sosial.

Leave a Comment